Diisukan ke Turki Pakai APBD, Kadisdikbud Asmadi Klarifikasi: Itu Ibadah Umrah Pribadi
- account_circle Komf/Tim
- calendar_month Senin, 16 Feb 2026
- print Cetak
Kepala Dinas Pendidikan Singkawang, Asmadi, bantah isu perjalanan ke Turki menggunakan APBD. Ia menegaskan perjalanan tersebut adalah umrah pribadi bersama keluarga. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MetroSingkawang.Com — Informasi yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan perjalanan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang ke Turki menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipastikan tidak benar.
Kepala Disdikbud Singkawang, Asmadi, secara tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Turki sebagaimana yang diisukan. Perjalanan yang ia lakukan beberapa waktu lalu merupakan murni ibadah umrah pribadi bersama keluarganya.
“Tuduhan itu tidak benar. Tidak ada perjalanan dinas ke Turki, apalagi menggunakan APBD. Untuk perjalanan dinas luar negeri, ada aturan dan mekanisme yang ketat sesuai ketentuan Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri,” ujar Asmadi pada Senin (16/2/2026).
Asmadi menjelaskan bahwa setiap pejabat daerah yang berencana melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terikat pada regulasi pemerintah pusat yang sangat ketat. Prosedur tersebut mencakup proses administrasi berjenjang, perizinan resmi, hingga pelaporan yang transparan, sehingga tidak memungkinkan dilakukan secara sepihak atau sembarangan.
Lebih lanjut, ia menilai penyebaran informasi yang tanpa melalui proses klarifikasi tersebut sangat berisiko menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengimbau warga untuk selalu mengedepankan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya di media sosial.
Asmadi juga menegaskan bahwa instansi yang dipimpinnya selalu membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penjelasan langsung terkait isu-isu yang berkembang.
“Silakan datang dan bertemu langsung apabila ada yang ingin ditanyakan. Kami siap menerima saran dan masukan, khususnya terkait pelayanan publik,” ungkapnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan polemik di media sosial dapat mereda dan masyarakat tidak lagi terpancing oleh informasi yang tidak berdasar terkait penggunaan dana daerah.
- Penulis: Komf/Tim
- Editor: Abu Alif
Saat ini belum ada komentar