APEKSI Dorong Kebudayaan Jadi Penggerak Ekonomi Kota

MetroSingkawang.com — Kebudayaan kerap ditempatkan sebagai urusan pelestarian tradisi, pertunjukan seni, atau perawatan bangunan bersejarah. Padahal, warisan budaya juga menyimpan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangannya, bagaimana mengembangkan potensi tersebut tanpa menghilangkan identitas yang diwariskan lintas generasi.

Gagasan itu mengemuka dalam Rembuk Kebudayaan Kota Kita yang digelar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada 15–17 Oktober 2026.

Mengusung tema “Menolak Lupa, Menolak Runtuh, Menolak Punah”, forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta generasi muda. Mereka membahas cara menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan perkotaan, bukan sekadar pelengkap kegiatan pemerintah.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan kebudayaan memiliki dua peran sekaligus: memperkuat persatuan masyarakat dan membuka peluang ekonomi bagi daerah. “Budaya merupakan pemersatu dan penggerak ekonomi. Budaya juga dapat menjadi kekuatan kota, di mana kota yang kuat tidak akan melupakan budaya dan sejarahnya,” ujar Eri.

Menurut dia, pembangunan perkotaan tidak cukup diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Identitas, sejarah, dan nilai budaya juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan.

Eri turut menyoroti persoalan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berdampak terhadap sejumlah wilayah. Ia menilai kemajuan kota perlu berjalan bersama kepedulian terhadap lingkungan dan solidaritas antardaerah.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam menentukan masa depan kota. Anak muda, kata dia, perlu memperoleh ruang untuk mengenali identitas daerah, menyampaikan gagasan, dan terlibat dalam pembangunan. “Kota sadar, ia butuh orang muda. Saya bangga APEKSI tidak pernah melupakan orang muda,” katanya.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, mengingatkan bahwa pelestarian kebudayaan tidak boleh berhenti pada slogan, seremoni, atau penyelenggaraan festival. Pemerintah perlu menerjemahkan komitmen tersebut menjadi tindakan nyata yang menjaga keberlanjutan warisan budaya. “Ini bukan sekadar jargon atau pemanis, tapi panggilan jiwa, call to action. Kalau warisan kebudayaan kota hilang, kota itu mati!” ujarnya.

Bagi Tjhai, kebudayaan semestinya hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan. Sekolah, ruang publik, dan aktivitas masyarakat dapat menjadi tempat nilai-nilai budaya dikenalkan sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya. “Budaya merupakan tuntunan, ia hadir di kelas, bukan sekadar di panggung,” katanya.

Singkawang menjadi salah satu contoh kota yang dapat dibaca melalui keberagaman tradisi dan ruang budayanya. Dalam rangkaian kegiatan APEKSI, peserta diajak menelusuri sejumlah tempat yang merekam perjalanan sejarah dan kehidupan masyarakat, di antaranya Masjid Raya, vihara, dan Rumah Marga Tjia.

Penelusuran itu memperlihatkan bahwa identitas kota tidak hanya tersimpan dalam dokumen sejarah atau koleksi benda lama. Bangunan, lingkungan, tradisi, dan pengalaman warga juga membentuk ingatan bersama tentang sebuah kota.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, yang mengikuti kegiatan secara daring, menilai kekayaan budaya Singkawang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber inspirasi bagi produk dan kegiatan ekonomi kreatif. Namun, pengembangan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan keunikan budaya, pengetahuan, keterampilan, dan identitas masyarakat pemiliknya.

“Warisan kota bukan sekadar artefak masa lalu. Warisan budaya adalah sumber termahal kita. Tantangan kita adalah mengubah identitas budaya ini menjadi nilai tambah ekonomi tanpa menghilangkan kekhasan dan keahliannya,” ujar Irene.

Pernyataan itu menyoroti persoalan penting dalam pengembangan ekonomi berbasis budaya: bagaimana memastikan masyarakat yang menjaga tradisi turut menikmati manfaat ekonominya. Produk kreatif, karya seni, maupun kegiatan yang terinspirasi dari kebudayaan lokal semestinya tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha. Komunitas yang mewariskan pengetahuan dan keterampilan tersebut juga perlu mendapatkan posisi yang adil.

Irene mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif siap menjadi penghubung antara potensi budaya daerah dan peluang pasar nasional maupun internasional. Dengan begitu, setiap kota diharapkan dapat mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan karakter serta keunggulan lokalnya.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang juga mengikuti forum secara daring, mengapresiasi upaya APEKSI mendorong pembangunan perkotaan berbasis kebudayaan. Menurut Fadli, kebudayaan dapat menjadi sumber daya ekonomi sekaligus memperkuat karakter masyarakat, terutama bagi kota yang tidak selalu dapat mengandalkan sumber daya alam atau industri manufaktur sebagai penopang utama perekonomian.

Ia berharap rembuk tersebut menghasilkan gagasan dan langkah konkret untuk melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan kebudayaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rembuk Kebudayaan Kota Kita dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dan diikuti delegasi pemerintah kota dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura, serta Tarakan hingga Bima.

Sejumlah pemerintah kota, di antaranya Makassar, Singkawang, Yogyakarta, Semarang, dan Kediri, berbagi pengalaman mengenai pengelolaan kebudayaan dan pelestarian identitas daerah. Pertukaran pengalaman tersebut menjadi penting karena setiap kota memiliki karakter, sejarah, dan tantangan berbeda. Pendekatan yang berhasil di satu daerah belum tentu dapat diterapkan begitu saja di daerah lain.

APEKSI menilai penguatan kebudayaan memerlukan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta keterlibatan komunitas budaya, akademisi, generasi muda, dan pelaku usaha.

Dukungan regulasi, kelembagaan, pendataan, ruang budaya, dan anggaran juga diperlukan agar pelindungan serta pengembangan kebudayaan masuk dalam perencanaan pembangunan kota. Dalam konteks pencitraan kota atau city branding, identitas daerah tidak cukup dibangun melalui promosi dan penyelenggaraan acara.

Citra kota perlu berakar pada kebudayaan yang hidup, pengalaman masyarakat, dan karakter lokal yang terus berkembang. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi kreatif diharapkan dapat tumbuh tanpa menghilangkan makna budaya yang menjadi sumbernya. Sebelum acara utama, pada 15 Oktober 2026, APEKSI menggelar sejumlah kegiatan untuk memperluas keterlibatan pemerintah kota, komunitas, dan generasi muda.

Salah satunya adalah Forum Koordinasi Kebudayaan: Mengenal, Mengelola, dan Mempromosikan Warisan Kota. Forum ini mempertemukan perwakilan lintas kota dan perangkat daerah untuk memetakan ekosistem kebudayaan, mengidentifikasi tantangan, serta mencari peluang kolaborasi.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, Sukarno, mengapresiasi forum tersebut karena membuka ruang pertukaran pengalaman dan membangun komitmen bersama. “Saya apresiasi upaya APEKSI lewat Forum Koordinasi ini. Praktik kebudayaan itu ada di seluruh kota, kadang apa adanya. Kami berharap APEKSI bantu koordinir komitmen kita bersama,” katanya.

APEKSI juga menghadirkan program APEKSI Muda: Cerita Kota Cerita Kita, yang melibatkan generasi muda dari Singkawang, Pontianak, dan sekitarnya. Melalui sesi Participatory Urban Storytelling, peserta diajak mengenali kota berdasarkan cerita, pengalaman, dan pengamatan mereka sendiri. Mereka kemudian mengikuti Warga Muda Walking Tour untuk menelusuri lokasi-lokasi yang menyimpan nilai sejarah dan budaya.

Masjid Raya, vihara, dan Rumah Marga Tjia menjadi bagian dari rute kunjungan. Bangunan dan ruang tersebut digunakan sebagai pintu masuk untuk memahami bagaimana keberagaman serta perjalanan sejarah membentuk identitas Singkawang.

Rangkaian kegiatan turut dilengkapi Pameran Foto Kebudayaan Kota Kita. Pameran ini menampilkan potret warisan budaya, tradisi, identitas, dan dinamika ruang kota dari berbagai daerah di Indonesia. Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, mengatakan delegasi kota anggota APEKSI menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan, termasuk diskusi tentang pengelolaan kebudayaan.

Menurut dia, suasana diskusi yang terbuka memungkinkan peserta bertukar praktik, membahas tantangan, dan merumuskan gagasan untuk mencari solusi bersama. APEKSI berharap hasil rembuk dapat diterapkan pemerintah kota sesuai karakter, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah.

Penguatan kebudayaan diharapkan tidak berhenti pada pelestarian tradisi. Upaya itu juga perlu terhubung dengan pendidikan, pengembangan ruang publik, penguatan identitas daerah, dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan berbasis budaya bukan hanya seberapa sering sebuah tradisi ditampilkan atau seberapa ramai sebuah festival diselenggarakan. Hal yang tak kalah penting ialah apakah warisan itu tetap hidup, generasi muda mengenalinya, masyarakat memperoleh manfaat, dan identitas kota bertahan di tengah perubahan.

Melalui Rembuk Kebudayaan Kota Kita, APEKSI mendorong pemerintah kota menjadikan kebudayaan sebagai modal sosial dan ekonomi untuk membangun perkotaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (Rin)