Redam Kegaduhan Publik, Pemkab Bengkayang Pertimbangkan Opsi Lembaga Adat dan Langkah Hukum

MetroSingkawang.Com — Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, akhirnya angkat bicara menanggapi kegaduhan publik yang dipicu oleh pernyataan bernada menyinggung kehormatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang. Secara pribadi, Syamsul menyatakan telah memaafkan pihak yang melontarkan pernyataan tersebut.

Kendati demikian, ia mengingatkan publik untuk memisahkan ranah personal dengan kedudukan Pemkab Bengkayang sebagai sebuah institusi negara. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Syamsul usai menghadiri rapat internal di Ruang Rapat Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, Rabu (14/10/2026).

Syamsul menilai bahwa setiap ungkapan yang berpotensi merendahkan marwah tata kelola pemerintahan daerah wajib dicermati secara objektif dan proporsional. Apabila dibiarkan tanpa kepastian hukum dan klarifikasi, hal itu dikhawatirkan dapat memicu perpecahan sosial serta mengganggu kondusivitas masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

“Secara pribadi saya memaafkan. Tapi ini harus dibedakan dengan persoalan yang menyangkut institusi pemerintah daerah,” ujar Syamsul Rizal.

Guna menyelesaikan polemik agar tidak berlarut-larut, jajaran Pemkab Bengkayang membuka peluang pemanfaatan kearifan lokal. Syamsul mengisyaratkan bahwa opsi pelibatan lembaga adat dapat dipertimbangkan apabila relevan dengan substansi persoalan yang menjadi akar masalah.

Meski demikian, opsi pendekatan adat tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkab Bengkayang saat ini masih mendalami seluruh aspek teknis serta menelaah langkah hukum yang paling bijaksana dan berkeadilan.

Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk tetap menahan diri, tidak terprovokasi, serta selalu mengedepankan komunikasi dialogis.

“Perbedaan pendapat atau kritik seharusnya disampaikan melalui prosedur yang baik dengan tetap menghormati aturan, etika, dan kepentingan publik. Jangan sampai memicu pertikaian,” tuturnya.

Di sisi lain, Pemkab Bengkayang mendorong pihak yang melontarkan pernyataan tersebut untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Langkah tabayyun atau penjelasan komprehensif ini dinilai sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, sekaligus menjaga independensi serta keharmonisan di daerah.

Hingga berita ini diturunkan, rincian pokok masalah utama yang memicu polemik serta skema penyelesaian lanjutan masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.

Pemkab Bengkayang berharap seluruh pihak dapat menyikapi dinamika ini secara dewasa dan profesional demi menjaga iklim kondusif serta marwah pemerintahan di Kabupaten Bengkayang.