Breaking News
Trending Tags
Beranda » News » RS Yarsi Pontianak Raih Kepercayaan Publik, Sekda Kalbar Soroti Pentingnya Tambah Gedung Rawat Inap

RS Yarsi Pontianak Raih Kepercayaan Publik, Sekda Kalbar Soroti Pentingnya Tambah Gedung Rawat Inap

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MetroSingkawang.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit (RS) Yarsi Pontianak. Perubahan ini dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat secara signifikan terhadap institusi kesehatan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, dr. Harisson, mengungkapkan bahwa salah satu bukti keberhasilan RS Yarsi terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang kini telah mencapai angka 86 persen. Menurutnya, angka ini mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di sana.

Tingginya angka BOR tersebut membawa tantangan baru bagi pihak pengelola. Harisson menyebutkan bahwa kondisi saat ini sudah menunjukkan perlunya pengembangan infrastruktur.

“Dalam manajemen rumah sakit, BOR 86 persen sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, rumah sakit sudah sangat padat dan perlu segera dilakukan penambahan gedung rawat inap untuk mengakomodasi kebutuhan pasien,” ujar Harisson usai membuka Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi), di Aula RS Yarsi Pontianak, Rabu (14/1/2026).

Selain keterisian tempat tidur, Harisson juga menyoroti perbaikan pada indikator manajerial lainnya, yaitu durasi pergantian pasien di tempat tidur (Turnover Interval/TOI) dan rata-rata lama rawat pasien (Length of Stay/LOS).

Ia membandingkan kondisi masa lalu RS Yarsi yang sempat memiliki catatan kurang ideal, di mana satu tempat tidur harus menunggu hingga 24 hari sebelum bisa digunakan kembali oleh pasien baru.

“Sekarang, di bawah kepemimpinan dr. Carlos, TOI berhasil ditekan menjadi hanya 1,6 hari. Ini pencapaian luar biasa. Pasien pulang, tidak sampai dua hari kamar sudah siap digunakan kembali,” jelasnya.

Dari sisi durasi perawatan atau LOS, RS Yarsi kini berada di kisaran rata-rata empat hari. Harisson menilai hal ini sebagai bukti bahwa kompetensi tenaga medis dalam memberikan penanganan sudah semakin cepat, tepat, dan berkualitas.

“Pasien datang, ditangani dengan cepat, sembuh, dan bisa kembali ke keluarga. Ini bukti profesionalisme dokter dan perawat kita,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Harisson memberikan klarifikasi mengenai langkah administratifnya di jajaran pembina yayasan. Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat mundur dari posisi pembina guna menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan terkait rencana penyaluran hibah dari pemerintah daerah.

“Saya ingin memastikan tidak ada kecurigaan bahwa bantuan diberikan karena jabatan. Saya mundur secara administratif melalui notaris agar dukungan Pemprov kepada Yarsi benar-benar murni atas dasar kepentingan publik dan kinerja rumah sakit,” tegas Harisson.

Terkait tantangan anggaran, ia memaparkan bahwa saat ini terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp522 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk penyesuaian nilai hibah untuk sejumlah organisasi.

Meski demikian, Harisson mendorong pengurus Yarsi untuk tetap optimis dan terus menjalin komunikasi aktif dengan Gubernur Kalbar demi keberlanjutan pelayanan.

“Yarsi adalah lembaga sosial nirlaba. Kita membutuhkan orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih demi kepentingan umat. Pemerintah akan terus berupaya hadir meski di tengah keterbatasan,” tutupnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan harapan kolektif agar RS Yarsi terus menjadi pusat layanan kesehatan yang ramah, cepat, dan menjadi tumpuan utama bagi masyarakat Kalimantan Barat.

  • Penulis: Tim Redaksi
  • Editor: Tim Redaksi
  • Sumber: Adpim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masih Banyak Pasangan Hanya Sah Agama, Dukcapil Sambas Soroti Rendahnya Kesadaran Legalitas Negara

    Masih Banyak Pasangan Hanya Sah Agama, Dukcapil Sambas Soroti Rendahnya Kesadaran Legalitas Negara

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Hms/Tim
    • 0Komentar

    MetroSingkawang.Com — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sambas menggelar rapat pembahasan terkait pencatatan perkawinan bagi umat Konghucu pada Jumat (10/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Kemenag Sambas ini mengungkap fakta mengenai masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap legalitas negara. Dalam diskusi tersebut, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas menyebutkan […]

  • Perjuangkan Nasib Ratusan Ribu Penambang, Wagub Kalbar Ingin Ubah PETI Jadi Pertambangan Legal

    Perjuangkan Nasib Ratusan Ribu Penambang, Wagub Kalbar Ingin Ubah PETI Jadi Pertambangan Legal

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • 0Komentar

    MetroSingkawang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Sintang beserta perwakilan masyarakat penambang di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis, 22 Januari 2026. Pertemuan strategis tersebut secara khusus membahas mengenai percepatan perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Sintang sebagai solusi atas maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin. Dalam kesempatan […]

  • Audit Satgas Berujung Sanksi: Prabowo Tutup Izin 28 Perusahaan di Hutan

    Audit Satgas Berujung Sanksi: Prabowo Tutup Izin 28 Perusahaan di Hutan

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Metro Singkawang
    • 0Komentar

    MetroSingkawang.com – Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan di kawasan hutan nasional. Pencabutan izin ini merupakan hasil audit dan pemeriksaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam. “Presiden memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti […]

  • Atap Karat dan Bangunan Lapuk, Aset Bersejarah di Bengkayang Terancam Ambruk

    Atap Karat dan Bangunan Lapuk, Aset Bersejarah di Bengkayang Terancam Ambruk

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Rinto Andreas
    • 0Komentar

    MetroSingkawang.Com — Sebuah bangunan tua bersejarah di pusat Kota Bengkayang kini berdiri dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Gedung Pancasila Bengkayang, yang telah berdiri tegak sejak tahun 1950, seolah menjadi “saksi bisu” atas pembiaran aset bersejarah daerah selama bertahun-tahun. Pantauan di lapangan pada Rabu (15/4/2026) menunjukkan kondisi gedung yang berlokasi di Kelurahan Bumi Emas tersebut sudah […]

  • Perbatasan Panjang, Risiko Tinggi: Polda Kalbar Diperkuat Direktorat PPA-PPO

    Perbatasan Panjang, Risiko Tinggi: Polda Kalbar Diperkuat Direktorat PPA-PPO

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Metro Singkawang
    • 0Komentar

    MetroSingkawang.com — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres. Salah satu Polda yang masuk dalam daftar tersebut adalah Polda Kalimantan Barat. Kapolri menyebut, pembentukan Direktorat PPA-PPO ini bertujuan memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi […]

  • Aksi di Kejari Singkawang Soroti Dugaan Penyimpangan HPL Pasir Panjang

    Aksi di Kejari Singkawang Soroti Dugaan Penyimpangan HPL Pasir Panjang

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Tim Liputan
    • 0Komentar

    MetroSingkawang.com – Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengawal aksi unjuk rasa yang digelar Masyarakat Damai Peduli Singkawang bersama Masyarakat Peduli Anti Korupsi (MPAK) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Singkawang, Rabu, 14 Januari 2026. Aksi tersebut berlangsung dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Pengamanan dipimpin Kapolres Singkawang Ajun Komisaris Besar Polisi Doddy Yudianto Arruan dengan […]

expand_less