Sawit Tumpuan Hidup 284 Ribu Keluarga Kalbar, Ria Norsan Perjuangkan Kebun Rakyat di Kawasan Hutan
- account_circle Adp/Tim
- calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
- print Cetak

Dijelaskan Norsan, 284 ribu keluarga bergantung pada sawit. Ia meminta pemerintah pusat memberi kelonggaran bagi kebun rakyat di kawasan hutan. (FOTO: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MetroSingkawang.Com — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa sektor kelapa sawit merupakan urat nadi perekonomian bagi ratusan ribu warga di Bumi Khatulistiwa. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Nasional bertema “Transformasi Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Kemandirian Pangan” di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Berdasarkan data Statistik Perkebunan Kalbar tahun 2024, luas perkebunan sawit di wilayah ini telah mencapai 2,17 juta hektare dengan produksi melebihi 7,4 juta ton per tahun. Skala besar industri ini berbanding lurus dengan jumlah serapan tenaga kerja dan ketergantungan hidup masyarakat lokal.
“Sebanyak 284 ribu lebih kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini. Karena itu, pengelolaan sawit harus terus dioptimalkan agar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan di hadapan peserta dialog yang diselenggarakan Kemenko Bidang Pangan RI tersebut.
Norsan juga menyoroti tantangan serius yang kini dihadapi petani terkait dinamika penertiban kawasan hutan oleh Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi (Satgas PKH). Penertiban ini dinilai berdampak langsung pada kebun-kebun milik masyarakat yang secara administratif masuk dalam kawasan hutan.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kalbar mengaku telah melakukan langkah koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Ia memperjuangkan agar kebun sawit rakyat, terutama yang dikelola secara mandiri dalam skala kecil, tetap mendapatkan perlindungan dan izin kelola.
“Kami telah berdiskusi dengan pemerintah pusat agar kebun masyarakat sekitar dua hektare tetap bisa dimanfaatkan, meskipun berada dalam kawasan hutan,” jelas Norsan.
Upaya perlindungan ini dinilai sangat krusial mengingat sawit menjadi tumpuan utama masyarakat saat komoditas lain, seperti karet, mengalami penurunan harga yang signifikan. Menurutnya, jika akses kelola petani kecil diputus, maka stabilitas ekonomi ribuan keluarga akan terganggu.
Selain masalah lahan, Norsan juga mendorong percepatan hilirisasi industri sawit di Kalimantan Barat. Ia menyayangkan kondisi saat ini di mana sebagian besar Crude Palm Oil (CPO) masih langsung diekspor ke India dan Tiongkok tanpa proses pengolahan lebih lanjut di daerah.
Dalam forum strategis tersebut, ia juga meminta dukungan pusat terkait akses bibit unggul, pupuk, serta pembiayaan bagi pekebun swadaya. Hal ini diperlukan agar para petani kecil mampu memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Pendekatan holistik dan kolaboratif sangat diperlukan agar sawit tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
- Penulis: Adp/Tim
- Editor: Abu Alif

Saat ini belum ada komentar