Ketua BPM Kalbar Minta KPK dan Kejaksaan Pelototi Penentuan Mitra Dapur Program MBG
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Senin, 11 Mei 2026
- print Cetak
Ketua BPM Kalbar Gusti Eddy menyoroti lemahnya transparansi dan potensi korupsi dalam program MBG di Kalbar, termasuk standar teknis dapur SPPG. (Foto: Dok/Bpm)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MetroSingkawang.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat secara tegas menyuarakan kekhawatiran terkait jalannya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat. Sejumlah persoalan mendasar, mulai dari potensi konflik kepentingan hingga lemahnya pengawasan, dinilai dapat menjadi celah terjadinya praktik korupsi.
Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan bahwa mekanisme penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur saat ini masih sangat rawan. Menurutnya, kewenangan yang terlalu terpusat serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menjadi pemicu utama munculnya potensi konflik kepentingan.
“Hal ini terdapat potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra SPPG akibat kewenangan yang terpusat dan belum jelasnya SOP. Transparansi dan akuntabilitas kami nilai masih lemah, terutama dalam proses verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan,” ujar Gusti Eddy, Kamis (7/5/2026).
Selain masalah administrasi, BPM juga menyoroti aspek keamanan pangan. Gusti Eddy menyebutkan adanya dugaan sejumlah dapur yang belum memenuhi standar teknis SPPG. Hal ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa alasan, mengingat sempat viralnya kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari penyaluran program tersebut.
“Sejumlah dapur dilaporkan ada yang belum memenuhi standar teknis yang berpotensi berdampak pada keamanan pangan. Inilah mengapa indikator keberhasilan program harus terukur, jangan sampai tidak ada baseline terhadap status gizi penerima manfaat,” tegasnya.
Terkait risiko penyelewengan anggaran, BPM Kalbar meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan RI, untuk melakukan monitoring ketat sejak dini. Gusti Eddy mengingatkan agar jangan sampai ada pembiaran terhadap sistem yang memiliki celah bocor.
“Kami dari Barisan Pemuda Melayu meminta aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan RI untuk memonitoring. Jangan sampai ada pembiaran celah korupsi dalam kasus tersebut,” tambahnya.
Gusti Eddy juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika menemukan bukti autentik di lapangan. BPM Kalbar siap menjadi garda terdepan dalam melaporkan setiap temuan dugaan korupsi dalam program MBG ini kepada pihak berwenang.
“Apabila kami mendapatkan temuan dugaan korupsi, kami tidak segan-segan akan melaporkan ke Kejaksaan RI dan KPK. Kita harus bersama-sama menutup celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki Badan Gizi Nasional (BGN),” pungkas Gusti Eddy.
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Abu Alif
Saat ini belum ada komentar